Sistempolitik mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh lingkungannya itu. Menggunkan istilah Easton dalam Mas'oed dan MacAndrews (2011:131), sistem politik dan lingkungannya dihubungkan oleh hubungan input-output. Sistem politik itu sendiri dipandang sebagai Inputdalam sistem politik dapat berupa tuntutan (demand) dan dukungan (support) yang setelah melalui proses konversi akan berubah menjadi output (keputusan atau kebijakan). Menurut Almond, input mempunyai beberapa fungsi, kecuali . A. komunikasi politik B. sosialisasi politik C. artikulasi kepentingan D. pembuatan peraturan 4) Sistem inputdalam sistem politik dibedakan menjadi dua, yaitu tuntutan dan dukungan.tuntutan dalam hal ini muncul sebagai konsekuensi dari kelangkaan atas berbagai sumber-sumber yang langka dalam masyarakat atau kebutuhan masyarakat yang alokasinya belum merata, salah satu wujud kelangkaan tersebut adalah kebijakan.dukungan dapat diartikan sebagai Berikutyang bukan merupakan fungsi input dalam sistem politik adalah? Sosialisasi politik Rekrutmen politik Artikulasi kepentingan Pelaksanaan peraturan Komunikasi politik Jawaban: D. Pelaksanaan peraturan Dilansir dari Encyclopedia Britannica, berikut yang bukan merupakan fungsi input dalam sistem politik adalah pelaksanaan peraturan. Baikinput ataupun output merupakan bagian komputer yang masuk dalam sistem mikroprocessor. Keduanya memiliki fungsi yang sama pentingnya. Jika salah satunya tidak ada, maka bisa dipastikan tidak akan bisa bekerja. Masalahnya, tahukan kamu apa itu input dan output dalam sistem komputer? Tulisan ini akan mengulas keduanya lengkap dengan contoh. 3 menjelaskan input dan output dalam sistem politik; 4. menjelaskan lingkungan dalam sistem politik; 5. menjelaskan komunikasi politik dalam sistem politik. Setelah mempelajari modul satu ini, Anda diharapkan dapat menerapkan secara benar analisis sistem politik yang mencakup berikut ini. 1. Identifikasi unit-unit dalam sistem politik. 2. TNtQ. Selamat datang di web digital berbagi ilmu pengetahuan. Kali ini PakDosen akan membahas tentang Sistem Politik? Mungkin anda pernah mendengar kata Sistem Politik? Disini PakDosen membahas secara rinci tentang pengertian, pengertian menurut para ahli, macam, fungsi, tujuan, ciri, model, sistem, elemen, suprastruktur, infrastruktur dan pelaksanaan. Simak Penjelasan berikut secara seksama, jangan sampai ketinggalan. Pengertian Sistem Politik Sistem politik ialah sebuah susunan aktivitas ataupun prosedur di dalam sebentuk masyarakat politik dalam otoritas dan memastikan siapa, memperoleh apa, kapan dan bagaimana. Di antara berbagai jenis prosedur bisa ditampak fenomena politik menjadi suatu gabungan prosedur tersendiri, yang berlainan dengan prosedur lainnya. Berikut ini terdapat 7 pendapat dari para ahli mengenai pengertian sistem politik, yakni sebagai berikut Menurut pendapat dari Drs. Abdul Kadir, Sistem politik ialah suatu sistem yang sah, sistem yang menjaga disiplin ataupun sistem yang mengubah dalam suatu masyarakat. Menurut pendapat dari Dr. Wiku Adisasmito, Sistem politik ialah suatu perkiraan visioner dari kekuasaan yang bertikai antara negara dan pemerintah. Menurut pendapat dari Sukarna, Sistem politik ialah suatu prosedur untuk mengoperasikan bagaimana mendapatkan suatu otoritas di dalam negara, mengoperasikan interkasi pemerintah dan rakyat ataupun sebaliknya, mengoperasikan interkasi negara dengan rakyatnya. Menurut pendapat dari Rober A. Dahl, Sistem politik ialah sistem yang konsisten dari interaksi antara masyarakat yang mengaitkansampai dengan fase spesifik, pengawasan, otoritas, yuridiksi maupun dominasi. Menurut pendapat dari David Easton, Sistem politik ialah hubungan yang digeneralisasikan dari semua perbuatan sosial sehingga makna-makna bagian secara berkuasa kepada masyarakat. Menurut pendapat dari M. Bahrudin Podomi, Sistem politik ialah susunan sistem yang berbentuk bersistem, terorganisasi dan variabel mengenai aspek-aspek internal ataupun eksternal. Menurut pendapat dari Rusadi Kantaprawira, Sistem politik ialah prosedur ataupun cara kerja selengkap fungsi ataupun kontribusi dalam susunan politik dengan berinteraksi satu sama lain dan membuktikan suatu prosedur yang tetap. Macam Macam Sistem Politik Berikut ini terdapat 2 macam macam pada sistem politik, yakni sebagai berikut Demokrasi Demokrasi ialah terdapat kewajiba rakyat untuk mengikuti perintah. namun, dalam peningkatannya, pengertian tersebut sudah mendapati banyak transformasi, terutama karena aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kediktatoran Kediktatoran ialah suatu bagian pemerintahan di mana otoritas mulia untuk berkuasa akan diduduki dan dilandaskan oleh satu orang maupun organisasi golongan kecil. Fungsi Sistem Politik Berikut ini terdapat beberapa fungsi dari sistem politk, yakni sebagai berikut Fungsi mendefinisikan keperluan, ialah fungsi yang merangkai dan mengutarakan ketentuan politik dalam suatu negara. Fungsi penggabungan keperluan, ialah fungsi yang menceraiberaikan ketentuan politik dari beragam pihak dalam suatu negara dalam beragam bergantian peraturan. Fungsi pembuatan peraturanumum, ialah fungsi untuk memikirkan beragam bergantian peraturan yang digagaskan oleh partai-partai politik dan pihak-pihak lain, untuk memilih salah satu di antaranya sebagai satu peraturan pemerintahan. Fungsi penerapan peraturan, ialah fungsi yang melakukan beragam peraturan yang sudah ditentukan oleh pihak yang Fungsi komunikasi politik ialah prosedur penyajikan informasi tentang politik dari masyarakat kepada pemerintah dan dari pemerintah kepada masyarakat. Sosialisasi politik ialah prosedur pembuatan sikap dan penyesuaian politik peserta masyarakat. Tujuan Sistem Politik Berikut ini terdapat beberapa tujuan dari sistem politik, yakni sebagai berikut Menciptakan masyarakat yang damai dan makmur Meningkatkan dan memantapkan perilaku politik digolongan masyarakat secara lengkap Terseleksinya pengelola politik dari tingkat pusat samapi kawasan yang sebanding dengan perjanjian pada Undang-Undangan yang berjalan Menciptakan keinginan suatu bangsa Untuk menciptakan suatu sistem pemerintahan yang kuat dan sigap diatas latar belakang untuk melaksanakan hukum yang berjalan Ciri-Ciri Sistem Politik Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri sitem politik yaitu Semua sistem politik menjalankan fungsi yang sama walaupun tingkatannya berbeda-beda,yang ditimbulkan karena perbedaan struktur. Semua struktur politik memiliki spesialisasi,baik pada masyarakat politik maupun modern dalam melaksanakan banyak fungsi. Model Sistem Politik Sistem politik otokrasi tradisional Sistem politik ini dicirikan dengan adanya factor seperti kebaikan bersama,identitas bersama,hubungan kekuasaan,legitimasi kekuasaan,dan hubungan ekonomi dan politik. Sistem politik Totalite Sistem politik ini menekankan pada konsensus total dalam masyarakat baik konflik dengan musuhnya didalam maupun diluar negeri. Sistem Politik Indonesia Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Para Bapak Bangsa the Founding Fathers yang meletakkan dasar pembentukan negara Indonesia, setelah tercapainya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka sepakat menyatukan rakyat yang berasal dari beragam suku bangsa, agama, dan budaya yang tersebar di ribuan pulau besar dan kecil, di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Indonesia pernah menjalani sistem pemerintahan federal di bawah Republik Indonesia Serikat RIS selama tujuh bulan 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950, namun kembali ke bentuk pemerintahan republik. Setelah jatuhnya Orde Baru 1996 – 1997, pemerintah merespon desakan daerah-daerah terhadap sistem pemerintahan yang bersifat sangat sentralistis, dengan menawarkan konsep Otonomi Daerah untuk mewujudkan desentralisasi kekuasaan. Sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah Ide kedaulatan rakyat Negara berdasarkan atas hukum Bentuk Republik Pemerintahan berdasarkan konstitusi Pemerintahan yang bertanggung jawab Sistem Perwakilan Sistem peemrintahan presidensiil Elemen Sistem Ada beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem, yaitu tujuan, masukan, proses, keluaran, batas, mekanisme pengendalian dan umpan balik serta lingkungan. Berikut penjelasan mengenai elemen-elemen yang membentuk sebuah sistem Tujuan Setiap sistem memiliki tujuan Goal, entah hanya satu atau mungkin banyak. Tujuan inilah yang menjadi pemotivasi yang mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tak terarah dan tak terkendali. Tentu saja, tujuan antara satu sistem dengan sistem yang lain berbeda. Masukan Masukan input sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses. Masukan dapat berupa hal-hal yang berwujud tampak secara fisik maupun yang tidak tampak. Contoh masukan yang berwujud adalah bahan mentah, sedangkan contoh yang tidak berwujud adalah informasi misalnya permintaan jasa pelanggan. Proses Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai, misalnya berupa informasi dan produk, tetapi juga bisa berupa hal-hal yang tidak berguna, misalnya saja sisa pembuangan atau limbah. Pada pabrik kimia, proses dapat berupa bahan mentah. Pada rumah sakit, proses dapat berupa aktivitas pembedahan pasien. Keluaran Keluaran output merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan, dan sebagainya. Batas Yang disebut batas boundary sistem adalah pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem lingkungan. Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup, atau kemampuan sistem. Sebagai contoh, tim sepakbola mempunyai aturan permainan dan keterbatasan kemampuan pemain. Pertumbuhan sebuah toko kelontong dipengaruhi oleh pembelian pelanggan, gerakan pesaing dan keterbatasan dana dari bank. Tentu saja batas sebuah sistem dapat dikurangi atau dimodifikasi sehingga akan mengubah perilaku sistem. Sebagai contoh, dengan menjual saham ke publik, sebuah perusahaan dapat mengurangi keterbatasan dana. Mekanisme Pengendalian dan Umpan Balik Mekanisme pengendalian control mechanism diwujudkan dengan menggunakan umpan balik feedback, yang mencuplik keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan. Lingkungan Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Lingkungan bisa berpengaruh terhadap operasi sistem dalam arti bisa merugikan atau menguntungkan sistem itu sendiri. Lingkungan yang merugikan tentu saja harus ditahan dan dikendalikan supaya tidak mengganggu kelangsungan operasi sistem, sedangkan yang menguntungkan tetap harus terus dijaga, karena akan memacu terhadap kelangsungan hidup sistem. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik Indonesia Berikut ini adalah siprastruktur dan Infrastruktur Politik Indonesia yaitu 1. Suprastruktur Politik Indonesia Suprastruktur politik Indonesia yaitu lembaga negara yang formal, yang keberadaannya diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Suprastruktur politik Indonesia terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Suprastruktur berkaitan dengan suasana kehidupan politik negara. Suprastruktur disebut juga struktur politik pemerintahan dan negara, yang berarti sebagai lembaga negara yang formal, yang keberadaannya diatur oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Dalam suprastuktur politik terdapat komponen-komponen, dimana komponen tersebut dalam hal kompekls yang berhubungan tentang lembaga-lembaga negara, tugas, fungsi, dan hubungan dengan lembaga negara lain. Ada 3 Macam Suprastruktur Politik Indonesia adalah sebagai berikut. Lembaga Eksekutif. Lembaga Legislatif. Lembaga Yudikatif. Berikut ini uraian tentang lembaga-lembaga negara yang termasuk suprastruktur politik di indonesia. Presiden dan Wakil Presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Dewan Perwakilan Daerah DPD. Mahkamah Agung MA. Mahkamah Konstitusi MK. Komisi Yudisial KY. Badan Pemeriksa Keuangan BPK. 2. Infrastruktur Politik Indonesia Infrastruktur politik adalah struktur politik kemasyarakatan. Infrastruktur politik sering disebut socio-political sphere yang berarti suasana kehidupan politik rakyat yang terdapat didalam masyarakat dan yang memberikan pengaruh terhadap tugas-tugas lembaga-lembaga negara pemerintahan. Infrastruktur politik indonesia adalah suasana kehidupan politik rakyat indonesia yag terdapat di dalam masyarakat indonesia memberikan pengaruh terhadap tugas-tugas lembaga negara indonesia dalam menjalankan pemerintahan indonesia. Lima komponen yang tergolong dalam infrastruktur kelompok kekuatan politik dalam masyarakat sebagai berikut. Partai Politik PARPOL. Kelompok Kepentingan interst group. Kelompok Penekan pressure group. Media Komunikasi Politik media political communication. Tokoh Politik. Pelaksanaan Sistem Politik di Indonesia Pembagian sistem politik menurut Samuel Hutington, yaitu sistem politik demokrasi dan sistem politik nondemokrasi. Indonesia menganut sistem politik demokrasi pancasila. Demokrasi pancasila di indonesia di dasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Dalam demokrasi pancasila setiap individu diberi kebebasaan dengan didasari tanggung jawab sosial dan dijiwai semangat kekeluargaan, sehingga dalam pelaksanaannya Demokrasi Pancasila tidak mengenal tirani minoritas ataupun dominasi mayoritas. Demikian Penjelasan Materi Tentang Sistem Politik Pengertian, Pengertian Menurut Para Ahli, Macam, Fungsi, Tujuan, Ciri, Model, Sistem, Elemen, Suprastruktur, Infrastruktur dan Pelaksanaan Semoga Materinya Bermanfaat Bagi Siswa-Siswi. Soal 1 - 6 Soal 1 - 6 Pilih Satu Jawaban Yang Paling Tepat 1. Analisis sistem politik menurut David Easton mengandung kelemahan, diantaranya . . . A. terlalu spesifik, sehingga sulit diterapkan untuk menganalisis kebijakan makro B. bebas nilai sehingga sulit mengoperasionalkan konsepnya C. netral sehingga sulit dipetakan nilai-nilai yang dianutnya D. tidak netral dan mengandung nilai-nilai liberal 2. Sistem politik dapat pula merujuk pada interaksi dan hubungan antara aktor-aktor politik. Berikut yang tidak termasuk dalam aktor politik adalah . . . A. presiden B. tokoh masyarakat C. ketua partai politik D. individu atau kelompok tertentu saja 3. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu merayakan Hari Kemerdekaan sebagai haris besar nasional. Kegiatan seperti ini termasuk dalam kapabilitas sistem politik . . . A. regulatif B. responsif C. simbolik D. ekstraktif 4. Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi input dari sistem politik ke komunikasi politik dapat berlangsung melalui berbagai cara, kecuali. . . A. keluarga B. media massa C. rapat tahunan partai politik D. lobi politik yang dilakukan pejabat pemerintah 5. Analisis struktural Almond tidak membantu kita dalam membandingkan sistem politik dengan sistem yang lain, namun analisis ini mempunyai kelebihan yang dapat membantu kita untuk . . . A. mengoperasionalkan konsep sistem politik sesuai faktor B. melihat sistem politik suatu negara dalam acuan kerangka budaya C. memberikan dasar acuan perbandingan sistem politik dari negara modern dan demokratis D. melihat jumlah partai, bentuk pemerintahan, pengorganisasian badan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif 6. Ketika seseorang di dalam masyarakat mengalami suatu gejala politik, maka akan terbentuk peta kognitif atau tahapan psikologi politik yang menurut Austin Ranney terdiri atas . . . A. persepsi, konseptualisasi, dan afeksi B. pengenalan, seleksi, dan institusionalisasi nilai C. penyerapan, institusionalisasi, dan evaluasi D. pengenalan, konseptualisasi, dan perilaku Fungsi Input dan Output Sistem Politik Indonesia Sistem politik di Indonesia merupakan kesatuan atau kolektivitas seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan suatu negara Indonesia termasuk di dalamnyaproses penentuan tujuan,upaya-upaya mewujudkan tuuan, pengambilan keputusan,seleksi dan penyusunan skala sistem politik Indonesia termaktub di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Input dalam sistem politik dibedakan menjadi dua, yaitu tuntutan dan dalam hal ini muncul sebagai konsekuensi dari kelangkaan atas berbagai sumber-sumber yang langka dalam masyarakat atau kebutuhan masyarakat yang alokasinya belum merata, salah satu wujud kelangkaan tersebut adalah dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan masyarakat untuk mendukung keberadaab sistem politik agar tetap terus dalam sistem politik meliputi keputusan dan dalam hal ini dimaksudkan pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan yang dilakukan sesuai tuntutan atau dukungan yang diajukan tindakan dimaksudkan implementasi konkrit atau tindakan nyata yang dilakukan pemerintah atas keputusan yang telah dibuat dan disepakati. Soal PPKN tentang bab sistem politik di Indonesia yang ada pada artikel ini tersusun atas dasar beberapa materi, antara lain a. Definisi atau pengertian sistem politik b. Sistem politik indonesia c. Lembaga politik indonesia d. Peran serta dalam sistem politik di Indonesia Materi tersebut biasanya dipelajari di SMA/MA pada mata pelajaran PPKN di SMA/MA. Silahkan buka soal lain yang ada kaitannya dengan mata pelajaran PPKN di bawah ini Soal berbentuk pilihan ganda multiple chioce dan soal uraian atau esai merupakan jenis soal yang ada pada artikel ini. Langsung saja, berikut ini soal tentang sistem politik yang ada di Indonesia. Soal Pilihan Ganda Sistem Politik di Indonesia 1. Perhatikan sistem politik berikut! 1 Sistem politik yang menjaga keseimbangan antara consensus dan konflik 2 kebutuhan pada nilai-nilai moral lebih dipentingkan dari pada kebutuhan material. 3 hanya memberikan toleransi kepada konflik yang tidak menghancurkan sistem. 4 sangat menekankan consensus total 5 menyediakan prosedur dan mekanisme yang menyalurkan dan mengatur konflik sampai pada tahap penyelesaian konsensus Berdasarkan pernyataan di atas, yang cocok sistem politik demokrasi yaitu .... 2. Perhatikan! Unsur pokok dalam sistem politik ditunjukkan oleh ... . 3. Fungsi sistem poliitik yang merupakan suatu output, antara lain … d. melegitimasi kebijakan pemerintah 4. Lembaga di bawah ini yang pada dewasa ini dikategorikan sebagai suprastruktur politik di Indonesia, antara lain …. a. LSM, LBH, dan tokoh politik c. presiden, DPR , dan MA d. lembaga peradilan umum, militer, dan agama e. partai politik dan kelompok penekan 5. Berbagai lembaga yang keberadaanya diatur dalam UUD disebut lembaga …. 6. Salah satu bukti keseimbangan dalam pembagian kekuasaan antara presiden dan DPR dalam membuat undangundang tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal …. 7. Partai politik sebagai alat demokrasi memiliki fungsi sebagai …. a. wadah untuk mendidik kesadaran politik rakyat b. sarana pemerintah untuk menjalankan kekuasaannya c. alat control bagi penyelenggara pemerintahan d. oposisi rakyat terhadap pemerintah yang berkuasa e. lembaga pemerintah nonformal yang diakui 8. Secara garis besar struktur politik di suatu negara di mana kelompok orang yang jumlah anggotanya hanya sedikit, terdiri atas tokoh/elit politik tetapi memegang kekuasaan pemerintahan negara disebut …. 9. Selain partai politik yang resmi, ada pula organisasi abstrak yang tidak resmi, namun sangat menguasai keadaan sebagai elite power. Kelompok ini disebut …. 10. Berikut ini fungsi dari lembaga infrastruktur adalah …. a. penentu berlakunya kebijakan pemerintah b. pihak penekan kebijakan pemerintahan atau negara c. penyeimbang kewenangan pemerintah e. pelaksana kebijakan pemerintah 11. Suprastruktur politik menjalankan fungsi out put dalam sistem politik, yaitu .... e. melaksanakan pengawasan 12. Insfrastruktur politik menjalankan fungsi input dalam sistem politik yang berupa pengajuan kepentingan. Infrastruktur politik yang menjalankan fungsi ini adalah …. 13. Infrastruktur politik memiliki arti …. a. lembaga politik yang melakukan pengawasan b. suatu mesin politik formal d. bangun politik bawah atau mesin politk informal e. lembaga yang melaksanakan pemerintahan 14. Lembaga formal yang mempunyai fungsi melaksanakan peraturan perundang- undangan di dalam suprastruktur politik yaitu …. 15. Lembaga politik negara yang secara formal sebagai suprastruktur politik yaitu…. a. Presiden, MA, MPR, DPR, BPK b. DPR, MPR, MA, Presiden, dan Parpol c. MPR, DPR, Presiden, Ormas MA, d. MPR, DPR, MA, Ormas, DPD e. MPR, MA, Parpol, DPR, DPD 16. Infrastruktur politik yang menjalankan fungsi input dalam sistem politik yang berupa pengajuan kepentingan yaitu .... 17. Pemerintah atau eksekutif merupakan suprastruktur politik yang dalam arti sempit terdiri dari .... c. eksekutif dan kelompok penekan d. presiden, wakil presiden dan para menteri e. legislatif dan yudikatif 18. Sistem politik yang hanya ditentukan oleh satu orang dan cenderung diktator adalah sistem politik …. 19. Dalam sistem politik di Indonesia presiden, wakil presiden dibantu para menteri dan seluruh aparat birokrasi pemerintahan di bawahnya bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi ... a. semua jawaban di atas benar b. menerapkan kebijakan umum c. memadukan berbagai kepentingan dalam masyarakat d. mengadili pelanggar kebijakan umum e. merumuskan kepentingan yang berkembang di masyarakat 20. Salah satu contoh kelompok kepentingan yang memiliki fungsi-fungsi politik dan sosial adalah kelompok …. 21. Salah satu tujuan perlunya masyarakat memiliki partisipasi politik dalam kehidupan bernegara adalah …. a. mengadakan pengawasan terhadap setiap keputusan pemerintah b. untuk mempengaruhi pemilihan pejabat publik c. mewujudkan sistem politik yang berbasis pada perwakilan rakyat d. melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab e. untuk mengawasi sekaligus mengontrol setiap peraturan yang ada 22. Segala aktivitas atau cara yang berhubungan dengan kekuasaan yang dipakai untuk mewujudkan tujuan disebut …. 23. Berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam pelaksanaan lembaga kekuasaan negara menerapkan sistem .... 24. Presiden menurut konstitusi RIS 1949 adalah .... a. bertanggung jawab kepada senat b. kepala pemerintahan negeri d. bertanggung jawab kepada DPR e. panglima tertinggi Angkatan Bersenjata 25. Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah UUD 1950 menganut sistem pemerintahan .... 26. Pengertian politik praktis adalah …. a. aktif menjadi anggota partai politik atau orsospol b. aktif dalam pemberontakan c. mencoblos salah satu tanda gambar pemilu d. aktif menjadi panitia pemilu e. aktif menjadi anggota dewan 27. Partai politik merupakan jembatan atau penghubung antara …. a. pemerintah satu dengan pemerintah yang lain b. masyarakat satu dengan yang lain c. individu dengan organisasi massa d. masyarakat dengan pemerintah e. organisasi dengan negara 28. Kegiatan seperti mengeluarkan pendapat, berorganisasi, menggunakan hak pilih, mengambil keputusan merupakan hak warga negara sebagai ... . 29. Pelaksanaan pemilu dalam satu negara yang menganut sistem politik demokrasi adalah …. a. pemilu untuk memilih satu partai yang kuat b. pemilu untuk memperkuat keabsahan negara d. pemilu yang tidak demokratis e. pemilu yang membatasi hak pilih warga negaranya 30. Negara yang menganut sistem politik demokrasi menjamin kebebasan individu dalam hal-hal berikut, kecuali…. a. menggunakan sarana umum tanpa batas e. memperoleh penghidupan yang layak Soal Esai / Uraian Sistem Politik di Indonesia 1. Sebutkan lembaga kekuasaan negara di Indonesia! 2. Sebutkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sistem politik! 3. Mengapa hanya lembaga yang termasuk suprastruktur politik saja yang diatur dalam UUD RI Tahun 1945? 4. Bagaimanakah sistem politik demokrasi yang diterapkan di Indonesia? 5. Mengapa sistem politik setiap negara berbeda-beda? Soal mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bab Sistem Politik yang ada di Indonesia telah kami bagikan kepada para pembaca. Silahkan download soal di atas melalui link berikut. Download Soal TUGAS SISTEM POLITIK INDONESIA Hesti Amelia NIM E12116309 Program studi Ilmu Pemerintahan Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik Universitas Hasanuddin 2017 Fungsi Politik dapat dibedakan menjadi 2, yaitu . A. FUNGSI INPUT 1. sosialisasi politik Sosialisasi politik dalam hal ini dapat diartikan sebagai sebuah proses dimaan seseorang dapat menentukan sikap dan orientasi terhadap fenomena-fenomena politik yang berlaku pada masyarakat tempatnya berada saat ini. Sosialisasi politik merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik , sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh suatu negara. Menurut Gabriel Almond dalam sosialisasi poltik, terdapat hal yang penting, yaitu sosialisasi politik berjalan terus menerus selama hidup seseorang. Sosialisasi politik merujuk pada bagaimana suatu masyarakat mewariskan nilai dan kepercayaan untuk generasi selanjutnya, biasanya melibatkan keluarga,sekolah , media dan perkumpulan religius dan aneka macam struktur politik yang membangun, menegakan dan mentransform pentingnya perilaku politik dalam masyarakat. Berikut beberapa sarana sosialisasi politik 1. Keluarga keluarga merupakan sarana sosialisasi politik yang pertama karena merupakan suatu komponen yang paling dekat, anak mendapatkan pengetahuan pertamanya dari keluarga, sehingga keluarga secara tidak langsung dapat menanamkan nilai-nilai dalam politik pada seorang anak. Contoh, seorang ayah yang bercerita tentang kepemimpinan soekarno sehingga secara tidak langsung mengajarkan anak untuk mencintai soekarno begitu pula penerapannya pada partai politik lainnya. 2. Sekolah sekolah dapat dijadikan sarana dalam sosialisasi politik, karena sekolah memiliki tugas dalam memberikan ilmu dan pengetahuan salah satunya tentang politik yang didapatkan dalam pembelajaran kewarganegaraan, ilmu sejarah serta ilmu pengetahuan sosial. Melalui sekolah anak dapat belajar tentang pentingnya bernegara. Serta mengetahui sejarah politik serta dunia kepemimpinan. Anak juga diajarkan tentang bagaimana membangun suatu lembaga, yang dapat dipraktekkan secara langsung dari ketua kelas, dan perang-perangkat lain serta anggotanya, dari hal tersebut anak dapat belajar dunia politik dari ranah kecil. 3. Kelompok bermain/ peer goup melalui kelompok seseorang dapat saling mempengaruhi, baik itu tentang budaya pergaulan maupun faham politik. Seseorang akan menyesuaikan keyakinan dengan yang dianut atau telah disepakati oleh kelompoknya agar dapat tetap diakui oleh kelompok tersebut. 4. Tempat kerja tempat kerja merupakan tempat seseorang menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah, dan mau tidak mau seseorang akan terlibat proses sosialisasi di temat kerja, sehingga seringkali faham terhadap suatu politik dijadikan pemilihan bersama. 5. Media massa pada masa modern ini seseorang menjadikan media massa menjadi sumber informasi yang utama, termasuk dalam memperoleh pengetahuan tentang politik. 6. Pemerintah pemerintah merupakan lembaga yag memiliki kepetungan langsung terhadap dunia politik, hal ini karena pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan sistem politik itu sendiri. 7. Partai politik partai politik juga merupakan sarana yang memiliki kepentingan politik itu sendiri, partai politik biasanya memberikan kampanye yang menyuarakan tentang nilai-nilai yang dianut oleh partai politik tersebut. 2. rekruitmen politik, Rekruitmen politik dalam hal ini merupakan sebuah proses dimana sistem politik menghasilkan kepentingan, pertemuan dan partisipasi dari warga negara dalam memilih atau menentukan orang yang akan melakukan aktifitas poltik dan duduk mewakilinya dalam kantor pemerintahan. Rekruitmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekruitmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok yang diseleksi adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangatdibutuhkan untuk suatu jabatan atau fungsi politik. 3. Artikulasi kepentingan, Artikulasi kepentingan adalah suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah dalam mengeluarkan kebijaksanaan dapat bersifat menolong masyarakat dan bisa pula dinilai sebagai kebijaksanaan yang justru menyulitkanmasyarakat. Oleh karena itu warga negara atau setidak tidaknya wakil dari suatu kelompok harus berjuang mengangkat kepentingan dan tuntutan kelompoknya agar dapat dimasukkan ke dalam agenda kebijaksanaan negara. 4. Agregasi kepentingan, Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan –tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda digabungkan menjdai alternatif-alternatif kebijaksanaan pemerintah. Agregasi politik dalam sistem politik Indonesia berlangsung dalam diskusi lembaga legislatif. DPR berupaya merumuskan tuntutan dan kepentingan yang diwakilinya. 5. Komunikasi politik. Komunikasi politik adlaah salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai poltik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik. Media-media massa banyak berperan sebagai alat komunikasi politik dan membentuk kebudayaan politik. Partai politik menjalankan fungsi sebagai alat mengomunikasikan pandangan dan prinsip-prinsip partai, program kerja partai, gagasan partai dan sebagainya. B. FUNGSI OUTPUT 1 1. pembuatan kebijakan policy making Pembuatan kebijakan dalam hal ini terbentuk berdasarkan tuntutan dan dukungan serta beraneka pengrauh lingkungan yang ada. Pembuatan kebijakan meliputi pengkonversian rancangan Undang-Undang menjadi undang-undang atauperaturan lain yang sifatnya mengikat yang menjdai kebijakan umum. Pembuatan kebijakan ini dilaksanakan leh lembaga legislatif yang meliputi DPR,DPRD I, DPRD II dan DPD sebagai lembaga yang mewakili aspirasi daerah 2. 2. penerapan kebijakan policy implementation penerapan kebijakan dalam hal ini merupakan penerapan aturan umum undang-undang dan perayuran lain ke tingkat warganegara. Hal ini dimaksdukan bagaimaana sebuah lembaga melakukan tindakan administrasi guna mengimplementasikan peraturan yang telah dibuat ke ranah publik. Fungsi penerapan kebijakan dilaksanakan oleh badan eksekutif yang meliputi dari pemerintah pusat sampai ke pemrintah daerha. 3 3. penghakiman kebijakan policy adjudication. Adjukasi kebijakan dalam hal ini merupakan pengawasan jalannya penerapan undang-undang di kalangan warganegara. Dalam hal ini ada lembaga khusus yang melakukan pengawasan dan menyelesaikan Persengketaan dalam hal pembuatan dan pelaksanaan peraturan. Fungsi adjukasi kebijakan dilaksanakan oleh badan peradilan yang meliptui MA, MK KY serta badan-badan kehakiman. DAFTAR PUSTAKA

fungsi input dalam sistem politik kecuali